Era Krisis Global, Kebangkitan UMKM menjadi Motor Penggerak Ekonomi

umkm1UMKM selama ini dibiarkan tumbuh sendiri begitu saja oleh Pemerintah tanpa adanya kebijakan yang berpihak. Namun, sektor ini ternyata terus tumbuh dan bertahan di era krisis dan menopang perekonomian Negara selama  sekitar 10 tahun. Hal ini memang berbeda jauh dengan sebelum era krisis ekonomi di tahun 1997-1998, dimana saat itu perekonomian masih dikuasai oleh Raksasa Bisnis Konglomerat Swasta. Bisnis apa saja di era itu dapat dikuasai, mulai dari bisnis perbankan, jalan tol, tekstil, manufaktur, pusat perdagangan, industri kimia, minyak, pertambangan, dan bisnis-bisnis lainnya.  Namun sayangnya saat krisis melanda homogenitas para raksasa bisnis tersebut tumbang satu per satu.

UMKM terbukti tahan dan mampu bertahan terhadap krisis, termasuk krisis keuangan. Mengapa demikian ? Karena Pertama, UMKM tidak memiliki utang luar negeri ; Kedua, Tidak memiliki utang di bank, karena kebanyakan UMKM dianggap tidak bankable ; Ketiga, Banyak yang menggunakan bahan baku dalam negeri, sehingga tidak bergantung pada impor dan kurs valuta asing ; Keempat, Diawasi atau dikelola langsung oleh pendiri atau pemiliknya, sehingga kemungkinan fraud (kecurangan) yang menyebabkan kebangkrutan usaha, relatif kecil.

Dalam konteks Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok yang masih sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertama, karena UMKM masih menunjukkan perannya sebagai mesin penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti dapat menggerakkan sektor riil. Pada tahun 2007, Jumlah UMKM mencapai 49,8 juta unit tersebar di seluruh tanah air. Menurut  Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008, menunjukkan sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar 91 juta orang (97,3 persen) dan mampu menyumbang PDB sebesar Rp 2.121,31 triliun (53,6 persen). Kedua, UMKM juga berperan penting dalam ekspor. Dimana pada tahun yang sama, kontribusi UMKM dalam ekspor mencapai Rp 142,8 triliun (20,2 persen) dengan total nilai investasi Rp 462 triliun (47 persen).

Namun demikian, UMKM juga memiliki kelemahan fundamental, yang menyebabkan usahanya tidak berkembang. Diantaranya adalah Pertama, Manajemen usaha yang ditingkatkan, dimana pembagian tugas bidang administrasi dan operasi, yang sering kali tidak jelas ; Kedua, Akses pasar masih rendah, sehingga penjualan produk UMKM sulit berkembang ; Ketiga, Akses Modal, mahal dan susah, sehingga ekspansi usaha atau peningkatan kualitas produk/jasa menjadi susah untuk dilakukan ; Keempat, meskipun menggunakan bahan baku dalam negeri, akses bahan baku relatif mahal, karena pembelian bahan bakunya masih secara “ketengan” atau dalam jumlah kecil ; Kelima, Tingginya ongkos transportasi bahan baku dan distribusi pemasaran, karena lokasi yang jauh dan infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya memadai ; Keenam, Lemahnya akses hukum dan perijinan bagi UMKM, sehingga produk UMKM mudah dicaplok oleh perusahaan besar, karena lemahnya UMKM dalam hak paten / merek, “mahalnya” ijin usaha dan laboratorium sertifikasi produk-produk UMKM, dan lain sebagainya.

Jika permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi, terutama oleh Pemerintah, maka UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang. Keberpihakan Pemerintah memang sangat diperlukan oleh UMKM agar dapat menjadi wujud nyata dari ekonomi kerakyatan, dan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di pasca krisis keuangan global.

Comments are closed.